Yogyakarta (SIB) -Penataan kawasan Malioboro dan sekitarnya tidak hanya ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta. Penataan kawasan itu akan ditangani bersama oleh Pemda DIY.Namun pengelolaan di bawah UPT Malioboro oleh Pemkot Yogyakarta juga dinilai belum optimal. Beberapa kasus yang mencoreng citra Malioboro dan sering dikeluhkan wisatawan seperti masalah kebersihan atau sampah berserakan, kasus Pedagang Kaki Lima (PKL) atau warung lesehan yang menaikkan harga di luar kewajaran, pengamen hingga perparkiran.Pemda DIY juga merasa ikut memiliki tanggungjawab untuk mengelola Malioboro. Pemda akan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mengelola kawasan Malioboro yang ditargetkan sudah terbentuk pada bulan September 2017.Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan sekber tersebut akan melibatkan aparat militer atau TNI. Hal ini diperlukan sebagai fungai keamanan bersama instansi lain seperti kepolisian, Pol PP, Pemkot Yogyakarta."Militer menjadi anggota tim. Tugasnya dari sisi keamanannya, tentara punya keahlian-keahlian tertentu," kata Gatot Saptadi di komplek Kepatihan, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (22/8).Pembentukan Sekber pengelolaan Malioboro ini sebagai persiapan untuk menghadapi booming wisata jika Bandara Internasional Kulonprogo sudah beroperasi. Sekber nantinya menata Malioboro secara lebih luas yakni meliputi kawasan seperti di sirip-sirip Malioboro atau di kanan-kiri Malioboro.Pemda DIY menegaskan keberadaan Sekber ini tidak akan tumpang tindih dengan UPT Malioboro. Sekber justru akan mendorong UPT agar bisa bekerja lebih optimal. Pihaknya meyakinkan, bahwa Sekber tidak akan menjadi institusi yang super body. "UPT itu hanya di Malioboronya, kalau Sekber ini sampai sirip-siripnya. Tidak ada akan tumpang tindih," tegas Gatot. (detikcom/l)