Jakarta (SIB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (
PUPR) memastikan
orang miskin tetap bisa membeli rumah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Juru Bicara Menteri
PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan hunian tersebut bakal berbentuk rumah subsidi. Masyarakat kelas menengah ke bawah bakal diberi kesempatan memiliki hunian di ibu kota baru itu. "Tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN), tetap ada," jamin Endra, Kamis (1/8)."Prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan dengan UU Perumahan dan Permukiman itu tetap kita dorong. Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN)," sambungnya.Anak buah Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono itu menekankan bahwa kehadiran IKN bukan semata untuk pegawai negeri sipil (
PNS). Warga biasa juga bisa menetap di
IKN Nusantara.Endra menegaskan Kementerian
PUPR bakal berupaya mendorong adanya hunian yang berimbang di ibu kota pengganti DKI Jakarta itu.Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sempat disinggung Kementerian
PUPR beberapa waktu lalu. Kala itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian
PUPR Fitrah Nur rumah-rumah subsidi itu akan disiapkan.Akan tetapi,
PUPR belum tahu pasti kapan pasar rumah subsidi bisa masuk ke IKN. Ini karena zonasi untuk rumah subsidi masih disiapkan oleh
Otorita IKN."Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau enggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi)," jelas Fitrah, dikutip dari detikproperti.Rumah MBR ini dipastikan ada dalam IKN, bukan di pinggirannya. Fitrah menegaskan ini sesuai dengan tagline IKN yang merupakan kota inklusif."Pasti ada zonasi tertentu. Akan ada (rumah subsidi di IKN), kan IKN bukan kota eksklusif. Presiden (Joko Widodo) selalu mengatakan 'ini kota inklusif', jadi siapa saja bisa (tinggal di IKN), segala golongan ada. Enggak mungkin orang kaya aja di sana," tegasnya.(**)