Bogor (SIB)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong semua pemerintah daerah mendirikan mal pelayanan publik (MPP). Dia mengatakan mal pelayanan publik penting untuk mempermudah warga mendapat layanan secara terintegrasi.
"Kita memang sedang mendorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia memiliki MPP dan ini menjadi bagian dari target prioritas. Ini adalah etalase supaya ada pengintegrasian rakyat agar mendapat layanan. Jadi MPP menjadi salah satu concern KemenPAN-RB mendorong pelayanan yang terintegrasi," kata Azwar Anas setelah meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (16/9).
Azwar mengatakan ada 67 mal pelayanan publik yang telah berdiri. Jumlah ini, katanya, akan terus bertambah hingga terdapat di semua kabupaten/kota.
"Sekarang 67 yang sudah ada. Sebentar lagi ada beberapa kabupaten/kota yang akan memiliki MPP. Karena MPP ini bisa menjadi legacy bagi kepala daerah," kata Azwar.
"Kita dorong pemda, ini kan sebagian tergantung inovasi dan kreativitas pemerintah daerah. Nah nanti ini akan kita jadikan target indikator untuk memberikan insentif kepada daerah, salah satunya mal pelayanan publik ini," tambahnya.
Azwar menyebut lokasi dan anggaran menjadi salah satu kendala mendirikan mal pelayanan publik. Namun, dia meminta kepala daerah berinovasi agar mal pelayanan publik terbangun sehingga masyarakat lebih cepat terlayani.
"Tentu (kendalanya) biasanya soal tempat, anggaran, sistem. Kalau mau inovasi seperti Jawa Barat, di beberapa tempat kan kreatif wali kotanya. Dapat CSR, gunakan tempat strategis, saya kira ini bagus. Kota Bogor bisa jadi contoh," tuturnya.
Azwar tampak didampingi Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah saat meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Bogor yang berada di lantai dasar Mal Lippo Kebon Raya itu. Dia berharap mal pelayanan publik tersebut bisa mempermudah warga. (detikcom/f)