Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tak ingin Indonesia terus digerogoti kasus korupsi menahun. Sebab, itu bakal membuat Indonesia terus terkurung dalam jebakan negara berpendapatan menengah, atau middle income trap.
Belajar dari pengalamannya yang sudah malang melintang di 100 negara, Sri Mulyani menyebut sebuah negara selalu gagal maju karena kasus korupsi di sana sudah mendarah daging.
"Middle income trap itu selain karena masalah kualitas sumber daya manusia (SDM), masalah policy, ekonomi, salah satu elemen paling penting dalam middle income trap, negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut," tegasnya dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022, Selasa (13/12).
Menurut Sri Mulyani, setiap suatu pemerintahan berikhtiar untuk maju, namun efek erosi dan korosif dari korupsi selalu menggerogoti setiap upaya kemajuannya.
"Sehingga negara-negara ini terus menerus di dalam perangkap negara yang hanya setengah maju, atau sedikit di atas posisi negara miskin," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan, elemen penting lain dari korupsi, yakni terciptanya kesenjangan (inequality) yang sangat timpang di tengah masyarakat.
"Ada sekelompok orang yang sangat super kaya, itu biasanya menguasai ekonomi, politik, dan juga menetapkan berbagai hal dari sisi sosial, namun mayoritas masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan," tuturnya.
Penguatan
Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan, upaya penguatan integritas melalui gerakan anti korupsi harus dilakukan oleh Indonesia, termasuk jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
“Jajaran Kemenkeu harus mengingatkan diri dan menguatkan tekad integritas,” kata Menkeu Sri Mulyani .
Sri Mulyani bercerita , ia mendapat perspektif bahwa tata kelola, korupsi dan institutional arrangement yang sangat menentukan kemajuan suatu negara.
Ia menuturkan jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance, maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.[br]
Menurutnya, perang melawan korupsi merupakan sekaligus perang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi agar terlepas dari middle income trap dan hal ini sudah terlihat di berbagai negara.
Oleh sebab itu Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara, termasuk institusi yang berkewajiban untuk mendorong terbangunnya sistem yang akuntabel yang di dalamnya terdapat check and balance yang berjalan secara efektif.
Hal itu, kata dia, karena sistem yang baik adalah sistem yang mampu mendeteksi secara dini dan melakukan korektif secara efektif terkait adanya potensi tindakan penyelewengan.
Ia menegaskan pengawasan serta check and balance adalah upaya manusia secara sengaja menciptakan rambu-rambu agar waspada terhadap berbagai godaan dalam tindakan korupsi.
“Karena bisa saja sebuah institusi membentuk check and balance tapi tidak berjalan baik secara sengaja maupun tidak,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengingatkan setiap individu Kemenkeu harus mampu memiliki kemampuan check and balance terhadap setiap kegiatan dan tindakannya dalam menggunakan uang negara.
Ia pun meminta kepada unit-unit eselon I bahwa mereka berkewajiban tidak hanya menangkap dan mengidentifikasi munculnya masalah tata kelola, namun juga mengoreksi setiap potensi tindakan korupsi.
“Begitu ada problem atau indikasi problem Saya minta jajaran terutama yang memiliki kewenangan struktural harus segera koreksi.
Semakin dibiarkan semakin menggurita,” tegas Sri Mulyani. (Liputan6/Merdeka/antaranews/c)