Medan (
harianSIB.com) Anggota DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran ratusan miliar rupiah ke Kabupaten Karo untuk paket kegiatan penanganan jalan daerah yang kondisinya "hancur". "Anggaran ratusan miliar tersebut digunakan untuk peningkatan sejumlah ruas jalan di Karo yang dalam kondisi babak belur, seperti jalan Tiga Nderket, Kecamatan Tiga Nderket menuju Desa Tanjung Kecamatan Kutabuluh," kata Salmon kepada wartawan, Senin (29/6/2023), melalui telepon saat melakukan kegiatan reses di Karo. Selain itu, tambah politisi PDI Perjuangan ini, untuk peningkatan jalan Desa Kutabuluh menuju Desa Tanjung, Kecamatan Kutabuluh, peningkatan jalan Negeri Jahe menuju Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kutabuluh, dan peningkatan jalan Desa Kutabangun- Polatebu-Batumamak, Kecamatan Tigabinanga Karo. Pengucuran anggaran peningkatan jalan desa, khususnya di sentra-sentra pertanian itu, lanjut Salmon, telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang akan dimulai pekerjaannya pada Juli 2023. "Kementerian PUPR dalam suratnya juga telah menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, untuk segera memulai pekerjaan paling lambat pada Juli 2023, agar masyarakat tidak lagi merasa resah setiap melintasi sarana penghubung ke sentra-sentra pertanian tersebut," kata Salmon. Berkaitan dengan itu, mantan anggota DPRD Karo ini menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah peduli dengan kondisi jalan di Karo yang mayoritas dalam kondisi "luluh-lantak", sehingga sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Salmon Sagala mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses paket kegiatan penanganan jalan daerah tersebut, jangan sampai dialihkan ke daerah lain, mengingat jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. "Kita di lembaga legislatif juga akan terus mengikuti perkembangan proyek pembangunan jalan melalui Inpres No 3/2023 tersebut, agar tetap berjalan sesuai instruksi Kementerian PUPR. Sebab, tahapannya sudah jelas diatur, mulai dari proses tender pada Mei 2023 dan memulai pekerjaan pada Juli 2023," kata Salmon. (A4)