Gebang (SIB)
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Kamis (24/8).
Kegiatan ini adalah kemitraan antara eksekutif dan legislatif, di mana komitmen DPR-RI bersama pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan semakin memperkuat kemitraan.
Pemaparan dibuka Ketua Pokja Advokasi dan KIE BKKBN Sumut - Dra. Rabiatun Adawiyah, MPHR. Beliau menyampaikan bahwa kedatangannya bersama Komisi IX DPR-RI adalah untuk mengajak masyarakat Kecamatan Gebang untuk bersama-sama berkomitmen dalam penurunan stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, maka menurutnya, Stunting bisa dicegah. "Stunting bukanlah penyakit keturunan, melainkan sesuatu yang bisa kita cegah bersama. Terutama untuk calon pengantin (catin), periksalah kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Agar kita ketahui apakah catin mengalami anemia, karena anemia bisa menyebabkan beresiko melahirkan anak Stunting," ungkapnya. Dikatakannya jika sudah terindikasi anemia, masih ada waktu untuk memperbaiki kesehatan seperti konsumsi tablet tambah darah dan asupan bergizi.
Anggota Komisi IX DPR-RI - Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH sepakat bahwa upaya penurunan stunting adalah komitmen bersama dari lintas sektor dan masyarakat. "Mohon untuk kita semua bisa meresapi, mengingat apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rabiatun.
Kita tentu ingin punya anak bebas stunting, makanya Bapak/Ibu dari yang paling mendasar, bisa memberikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, ditambah MPASI Sampai dengan usia 2 tahun. Itu bisa mengurangi resiko anak Stunting. Berikan Ibunya makanan bergizi ketika hamil, sampai dengan menyusui," ungkapnya.
Delia berharap dengan adanya kegiatan ini pemahaman masyarakat bisa meningkat dan kasus stunting bisa menurun di Kabupaten Langkat, khususnya Kecamatan Gebang.
Kegiatan ini diikuti 350 masyarakat dari Kecamatan Gebang. Turut hadir camat, kepala desa, OPD-KB, Koramil, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. (A3/a)