Medan (harianSIB.com)Pemerhati pembangunan Sumatra Utara (
Sumut) mendatangi 9 fraksi
DPRD Sumut, Selasa (16/7/2024), meminta lanjutkan proyek pembangunan jalan sejajar atau jalan alternatif
Medan -
Tuntungan via
Kutalimbaru - Sembaikan - Desa Jaranguda -
Berastagi Karo.
Pembangunan jalan itu merupakan bagian dari proyek jalan dan jembatan berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.
Ke-9 fraksi yang didatangi tersebut yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi PKS dan Fraksi Nusantara.
Pemerhati pembangunan Sumut yang dipimpin Taufan A Ginting, Bones Sembiring, Daulat Solin dan advokat Mandala Putra, dari pintu ke pintu mendatangi ruang fraksi dan menyerahkan pernyataan sikap mereka yang intinya meminta lembaga legislatif mengalokasikan anggaran kelanjutan proyek multiyears tersebut di P-APBD Sumut 2924 atau di APBD Sumut TA 2025.
"Segera alokasikan kembali anggaran kelanjutan proyek multiyears ini di APBD Sumut, terutama proyek pembangunan jalan sejajar jurusan Medan - Tuntungan - Kutalimbaru - Dusun Sembaikan hingga tembus ke Desa Jaranguda - Berastagi Karo, untuk mengatasi kemacetan Jalan Medan - Berastagi saat ini dan jangan biarkan proyek multiyears tersebut "mangkrak"," tegas Taufan.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, saat ini kondisi jalan sejajar jurusan Medan - Tuntungan tembus ke Desa Jaranguda Berastagi via Kutalimbaru ini, masih dalam tahap pengerjaan awal, dengan status pengerasan, sehingga belum bisa dilintasi kendaraan roda dua dan empat, sehingga membutuhkan anggaran kelanjutan pembangunannya.
"Awalnya jalan sejajar itu diprogramkan untuk mengatasi kemacetan Jalan Medan - Berastagi. Tapi hingga kini belum bisa dilintasi kendaraan roda dua dan empat, karena diperlukan pembangunan sebuah jembatan penghubung, persisnya di perbatasan Deliserdang dengan Kabupaten Karo," katanya.
Seperti diketahui, tambah mantan anggota DPRD Sumut tiga periode ini, jalan sejajar ini dulunya sudah berulang-kali ditinjau Ketua DPRD Sumut semasa dijabat Baskami Ginting bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Dinas PUPR Sumut. Tapi setelah Baskami meninggal dunia dan Edy Rahmayadi habis masa periodenya, sepertinya sudah terlantar dan mangkrak.