Medan (harianSIB.com) Massa
Aliansi Pekerja Buruh Sumut unjuk rasa ke DPRD
Sumut, Kamis (17/10/2024) menuntut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) segera pasok kebutuhan gas perusahaan dan industri di
Sumut, demi menghindari tutupnya industri dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran.
"Kami hadir di gedung dewan ini menuntut PT PGN segera mengakhiri krisis gas yang telah mengganggu perekonomian di Sumut. Jangan biarkan perusahaan industri tutup gara-gara krisis gas," tandas Koordinator aksi Bambang Hermanto dalam orasinya.
Dengan mengusung poster dan spanduk yang isinya mengecam terjadinya krisis gas di Sumut yang sudah berlangsung sejak 2023 hingga sekarang, tapi tidak bisa teratasi oleh PT PGN, sehingga terjadi PHK karyawan serta tutupnya industri, akibat krisis pasokan gas.
"Yang paling disesalkan, baru-baru ini PT PGN mengumumkan terjadinya ketidakseimbangan (unbalance) penyaluran gas dan pemberlakuan kuota pemakaian gas sejak 8 - 15 Oktober 2024 kepada perusahaan pelanggan, sebagaimana tertuang dalam surat No 146300.S/PP.00/RD3/2024," ujar Bambang.
Namun, lanjutnya, gangguan tersebut malah diperpanjang lagi menjadi 16 - 17 Oktober 2024, sehingga sangat berdampak terhadap kelangsungan usaha serta besarnya kerugian yang harus ditanggung pelanggan perusahaan negara itu.
Adapun kerugian yang diderita pelanggan, akibat krisis pasokan gas ini, tambah Bambang, terganggunya rencana produksi dan biaya lain yang jumlahnya miliaran rupiah serta perusahaan harus merumahkan pekerjanya.
Berkaitan dengan itu, tambah Bambang, pihaknya mendesak DPRD Sumut memberi perhatian serius untuk mengatasi krisis gas dimaksud sekaligus ikut menemui Dirut PT PGN bersama pengunjuk rasa, untuk menuntut pasokan gas, serta mengganti rugi akibat terganggunya pasokan gas.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muhammad Ziad Ananta dan Palacheta Subies Subianto menemui pengunjuk rasa di depan gedung dewan dan menyatakan kesiapannya ikut mendesak PT PGN terkait pasokan gas tersebut, setelah nanti terbentuk komisi-komisi. "Nanti kita panggil PT PGN, setelah alat kelengkapan dewan seperti komisi telah terbentuk," kata Ziad sembari menerima berkas tuntutan pengunjuk rasa, untuk diserahkan kepada pimpinan DPRD Sumut.
Massa pengunjuk rasa dalam kesempatan itu juga meminta kepada anggota dewan untuk bersama-sama menemui Dirut PT PGN di kantor PGN Medan, Jalan Imam Bonjol Medan, agar perusahaan gas tersebut segera memenuhi kebutuhan gas industri.
Kedua wakil rakyat ini menyanggupi ikut bersama massa pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor PGN Medan dengan menumpang mobil aliansi buruh secara tertib dan penuh keakraban.(*)