Bali (SIB)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan 15 danau di Indonesia dalam kondisi kritis. Secepatnya akan dilakukan restorasi atau perbaikan terhadap danau tersebut."Di Indonesia sendiri danau-danau mengalami tantangan yang berat, berbagai danau statusnya kritis. Ada 15 danau kritis sehingga melalui berbagai kerja sama di level internasional, aksi di tingkat lokal kita ingin menjaga danau kita menjadi lebih sustainable," kata Juru Bicara
Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (23/5).Endra menyebut untuk membangun sebuah bendungan perlu susah payah karena anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Oleh karena itu, tampungan air seperti danau diharapkan bisa untuk dijaga dan dirawat keberadaannya agar pemanfaatannya berkelanjutan dan optimal."Di berbagai negara, danau ini dijadikan sebagai sumber devisa. Kalau kita ke Jepang, Swiss, Jerman dan berbagai negara di dunia, danau ini adalah aset alam luar biasa yang harus kita rawat," ucap Endra yang juga sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan
Kementerian PUPR.
Danau yang disebut kritis yakni yang mengalami sedimentasi karena pencemaran di hulu. Mereka di antaranya
Danau Batur,
Danau Singkarak,
Danau Rawa Pening, hingga
Danau Limboto."Di
Danau Limboto itu praktek pertaniannya tidak baik diterapkan. Jadi harusnya dengan terasering, ini tidak, sehingga jagung yang ditanam di situ, diberikan pupuk, pada saat hujan, pupuknya larut, kemudian masuk ke badan-badan air, sungai itu kebawa ke danau. Karena pupuknya masuk, sedimennya masuk, itu kan kaya akan organik ya sehingga di danaunya tumbuh eceng gondok yang luar biasa. Ini yang menyebabkan danau-danau kita menjadi kurang degradasi kualitas lingkungan di danau kita," ucapnya.Akses air bersih ke seluruh masyarakat diakui masih menjadi tantangan pemerintah, apalagi ada tantangan seperti urbanisasi dan perubahan iklim (climate change). Forum World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlangsung pada 18-25 Mei 2024 menjadi kesempatan negara untuk berdialog mengatasi kesenjangan terhadap hak atas air di dunia."Kita bergerak cepat tapi pertumbuhan penduduk dan ekspektasi penduduk bergerak lebih cepat dari kemampuan kita men-deliver air sehingga memang perlu akselerasi. Jadi forum ini termasuk lewat ministrial declaration adalah upaya untuk mengejar ketertinggalan itu supaya gap-nya tidak menjadi lebih lebar," beber Endra.(**)